Teknik Membuat Jawaban : Perkara Perdata Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Membuat jawaban atas gugatan penggugat yang baik dan benar tidaklah mudah. Membuat jawaban bisa dikatakan tidak segampang membuat gugatan. Buku ini mengulas konsep jawaban tentang gugatan perdata. …

Masalah Sita Jaminan (CB) Dalam Hukum Acara Perdata

Buku ini merupakan suatu ringkasan yang membahas slah satu segi institusi hukum yang kita kenal dengan sita jaminan yang seringkali dijumpai dalam membicarakan masalah tindakan hukum penyitaan dala…

Filsafat Hukum: Konsepsi & Implementasi

Buku ini menjadi menarik karena memotret dari dua sisi, yakni pada tataran konsepsi dan implemantasi.

Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan

Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan merupakan bagian dari hukum tanah nasional yang diadopsi dari lembaga hukum barat, karena sumber hukum pembentukan hukum tanah nasional yaitu hukum adat tidak men…

Bahasa Hukum Indonesia

Edisi

Ed.1

ISBN/ISSN

9789794144633

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.014 HIL b

Ketenagakerjaan : Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 dan Pengupahan Pearuran Pem…

Edisi

Cetakan pertama, Maret 2016

ISBN/ISSN

9789793999999

Deskripsi Fisik

viii + 466 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.0101 KET

Arbitrase Kembar : Ketidakpastian Hukum dalam Menggunakan Badan Arbitrase Nas…

Edisi

Edisi 1, Cetakan 1, 2021

ISBN/ISSN

9786233721868

Deskripsi Fisik

x, 170 hlm.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.598 09 ARI a

Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan salah satu kodifikasi hukum peninggalan kolonial Belanda yang sampai sekarang masih tetap berlaku di Indonesia sebagai hukum perdata bagi sebagian penduduk Indones…

Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

9786236572184

Deskripsi Fisik

xiv. 166 hlm.;

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 DJO i

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis melalui Konsist…

Asas dead-deaderstrafsrecht berusaha diaktualisasikan oleh penulis dalam rangka pembentukan undang-undang pidana (KUHP ataupun undang-undang di luar KUHP).