Text

Perlindungan Anak Pelaku Pidana

---

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia hanya mengenal subjek hukum orang atau manusia. Di dalam Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa di dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota, badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota, badan pengurus ataukomisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan Pasal 59 KUHP tersebut, menurut Romli Artasasmita secara penafsiran historis, gramatikal, dan sistematis menunjukkan bahwa KUHP tetap menganut asas “universitas delin­ quere non potest”, sehingga KUHP hanya mengenal subjek hukum manusia (person). Korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum dalam KUHP. Kemudian hukum acara pidana sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai landasan utama hukum formil/hukum acara pidana Indonesia juga tidak mengatur bagaimana penanganan subjek hukum korporasi, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan.

---

Ketersediaan

B068022

344.03 MOC p

IBLAM KRAMAT

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

344.03 MOC p

Penerbit

Jakarta : Kencana., 2020

Deskripsi Fisik

xiv, 96 hlm.; 14,8 x 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786232187863

Klasifikasi

344.03

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Ed.1

Subjek

perlindungan anak

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Moch. Ridwan

Informasi Lainnya

Warna Buku

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar